Pengertian Partisipasi Politik

Pengertian Partisipasi Politik. Jika Berbicara perihal budaya politik maka tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik intinya merupakan pecahan dari budaya politik, alasannya yaitu keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, ibarat partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).

Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi Politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, ibarat menentukan pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pengertian Partisipasi Politik Menurut para Ahli

1. Menurut Miriam Budiardjo Partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan menentukan pimpinan negara, dan secara eksklusif atau tidak eksklusif mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
2. Menurut Ramlan Surbakti Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
3. Menurut Michael Rush dan Philip Althoft Partisipasi politik yaitu keterlibatan individu hingga pada majemuk tingkatan di dalam sistem politik.
4. Menurut Herbert McClosky Partisipasi politik yaitu kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil pecahan dalam proses pemilihan penguasa, dan secara eksklusif atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang mengakibatkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan menjadikan perubahan dalam referensi partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa gres sebelum mereka membuatkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
4. Konflik antar kelompok pemimpin politik, kalau timbul konflik antar elite, maka yang dicari yaitu sumbangan rakyat. Terjadi usaha kelas menentang melawan kaum ningrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup acara pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.