Politik Etis (Isi, Tujuan, Pelaksanaan, Dan Pencetus)

Politik Etis (Isi, Tujuan, Pelaksanaan, dan Pencetus) - Dalam sebuah negara terdapat istilah mengenai politik etis. Jenis politik tersebut sering dipakai dalam menyejahterakan rakyat dari penjajahan negara lain. Politik etis ini dibuat dengan meliputi beberapa hal menyerupai isi politik etis, tujuan politik etis, pelaksanaan politik etis, sampai tokoh tokoh penggerak politik etis. Ketika dibangku sekolah, para siswa diajarkan mengenai bahan politik etis dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Lalu apa itu politik etis? Bagaimana bentuk pelaksanaannya?

Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan perihal pengertian politik etis, isi politik etis, tujuan politik etis, pelaksanaan politik etis, serta lengkap dengan tokoh tokoh penggerak politik etis. Untuk lebih jelasnya sanggup anda simak di bawah ini.

Politik Etis (Isi, Tujuan, Pelaksanaan, dan Pencetus)

Politik etis yaitu jenis usaha politik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, efisiensi kawasan jajahan dan desentralisasi. Pada tahun 1890, muncul sebuah politik balas kebijaksanaan berjulukan politik etis atas dasar desakan golongan liberal dalam pemerintahan Belanda. Golongan dewan legislatif yang berpikiran progresif memperlihatkan usul kepada pihak Belanda supaya sedikit mencurahkan perhatian kepada masyarakat Indonesia dikarenakan telah membantu mengisi keuangan Belanda dengan susah payah melalui tanam paksa. Desakan yang diberikan tersebut didasarkan pemikiran bahwa Belanda mempunyai hutang yang cukup banyak kepada Indonesia dikarenakan telah menikmati kekayaan yang bukan miliknya. Maka dari itu terciptalah pemikiran tersebut yang meliputi isi politik etis, tujuan politik etis, dan pelaksanaan politik etis yang telah dibuat oleh tokoh tokoh penggerak politik etis.

Baca juga : Siklus Hidrologi (Pengertian, Proses Terjadinya, dan Macam)

Politik etis dilaksanakan pada tahun 1901 yang meliputi tiga tindakan, yakni irigasi (pengairan), transigrasi (perpindahan penduduk), dan eduksi (pendidikan). Tokoh penggerak politik etis atau politik balas kebijaksanaan tersebut yaitu Van Deventer. Beliau mengungkapkan isi politik etis dalam karangannya yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Karangan ini diterbitkan dalam majalah De Grids dengan maksud memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Tujuan politik etis ini untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara mencerdaskan, memakmurkan dan memperbaiki nasib dari rakyat Indonesia. Dalam karangannya juga tertulis bahwa pihak Belanda berhutang kebijaksanaan kepada pihak Indonesia.

Conraad Theodore Van Deventer

Isi Politik Etis

Berdasarkan pendapat Van Deventer terdapat tiga isi politik etis yang dinamakan Trilogi Van Deventer. Trilogi Van Deventer ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah nasib rakyat Indonesia. Berikut isi politik etis:

Edukasi atau Pendidikan

Isi politik etis yang pertama yaitu edukasi atau pendidikan. Pendidikan sekolah kelas satu diberikan kepada anak anak yang berkedudukan atau yang berharta dan anak dari pegawai negeri. Pada tahun 1903 terdapat 29 sekolah kelas satu di Afdeling dan 14 di ibukota karesidenan. Dalam hal ini anak anak di ajarkan mengenai ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, menggambar, membaca, berhitung dan menulis. Kemudian untuk pendidikan kelas dua ditujukan untuk anak pribumi dari golongan bawah. Pada tahun 1903, sekolah pendidikan kelas dua di Jawa dan Madura terdapat 245 sekolah bertaraf negeri serta di Fartikelir terdapat 326 sekolah yang diantaranya 63 sekolah dari Zending. Jumlah murid yang diterima pada tahun 1892 terdapat 50.000 siswa. Lalu pada tahun 1902 terdapat 1.623 siswa dari pribumi yang mencar ilmu di sekolah Eropa. 

Isi politik etis dalam hal edukasi ini juga membedakan sekolah sekolah antara anak pribumi golongan bawah dengan anak anak yang berharta. Untuk sekolah yang bertujuan menjadi pamong praja terdapat tiga sekolah Osvia yang berada di Magelang, Probolinggo dan Bandung. Dibawah ini terdapat nama sekolah bagi anak kaum pribumi dan anak anak Eropa yakni:

1. His atau Hollandsch Indlandsche School yaitu setingkat SD.
2. MULO atau Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs yaitu setingkat SMP.
3. AMS atau Algemeene Middlebare School yaitu setingkat SMU.
4. Kweek School atau Sekolah Guru bagi kaum bumi putra.
5. Technical Hoges School atau Sekolah Tinggi Teknik yang terdapat di Bandung. Namun pada tahun 1902, didirikan sekolah pertanian yang terdapat di Bogor (sekarang namanya menjadi IPB).

Baca juga : 6 Isi Perjanjian Bongaya (Latar Belakang, Isi, dan Akibat)

Irigasi atau Pengairan

Isi politik etis selanjutnya yaitu irigasi atau pengairan. Pada tahun 1885 dibangunlah pengairan oleh pihak pemerintah untuk sarana irigasi pertanian. Untuk bangunan irigasi yang terdapat di Demak dan Beratas luasnya mencapai 96.000 bau. Tetapi pada tahun 1902 luasnya menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tersebut akan membuat tanah menjadi lebih subur dan produksinya juga sanggup bertambah.

Transmigrasi atau Perpindahan Penduduk

Isi politik etis yang terakhir yaitu transmigrasi atau perpindahan penduduk. Dengan proses transmigrasi, tanah luar Jawa yang belum diolah akan diubah menjadi ladang penghasilan. Kemudian juga sanggup mengurangi kepadatan penduduk di wilayah Jawa. Pada tahun 1865, jumlah penduduk Madura dan Jawa yaitu 14 juta jiwa. Namun pada tahun 1900 jumlahnya berubah menjad dua kali lipat. Awal era ke 19 terjadi migrasi penduduk dari wilayah  Jawa Tengah menuju Jawa Timur sebab ekspansi perkebunan tembakau dan tebu. Adapula migrasi dari wilayah Jawa menuju Sumatera Utara sebab besarnya seruan tenaga kerja diperkebunan Deli, Sumatera Utara. Sedangkan untuk migrasi yang menuju Lampung mempunyai maksud untuk menetap.

Tujuan Politik Etis

Tujuan politik etis yaitu memajukan beberapa hal bidang kehidupan menyerupai edukasi yang menyelenggarakan pendidikan, transmigrasi atau migrasi yang melaksanakan perpindahan penduduk, dan irigasi yang membangun jaringan dan sarana pengairan. Pemerintahan Belanda melaksanakan perbaikan dalam bidang pertanian, pendidikan, irigasi dan transmigrasi ini memang terlihat mulia. Namun bergotong-royong kegiatan program yang dilakukan tersebut bertujuan untuk kepentingan Belanda sendiri.

Pelaksanaan Politik Etis

Pelaksanaan politik etis didasarkan kepada desakan politik liberal kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1901, Wihelmina (Ratu Belanda) menyampaikan pidatonya yang berbunyi :

“Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan dan mewujudkan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda”

Pidato tersebut merupakan asal mula terbentuknya kebijakan dalam memakmurkan Hinda Belanda yang diberi nama "Politik Etis" atau "Politik Balas Budi". Sebenarnya proposal dari kebijakan ini dilakukan oleh Van Devender dengan maksud yang baik. Namun untuk pelaksanaan politik etis tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Belanda. Dibawah ini terdapat beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan politik etis yang meliputi beberapa bidang yakni:

Pelaksanaan Bidang Irigasi

Pelaksanaan politik etis dilakukan untuk bidang irigasi atau pengairan. Namun pengairan ini hanya ditujukan kepada perkebunan swasta Belanda yang subur saja. Sedangkan tanah milik rakyat tidak dilakukan pengairan atau tidak dialiri air. Pada ketika itu kegiatan irigasi memang dilakukan perbaikan dan pembangunan. Tetapi tetap saja demi perkebunan milik pemerintah kolonial dan swasa abnormal saja. Pembangunan tersebut bahkan tidak berdampak pada ladang dan sawah milik rakyat.

Baca juga : Sejarah, Latar Belakang, dan Dampak Perang Padri Lengkap

Pelaksanaan Bidang Edukasi

Pelaksanaan politik etis selanjutnya dilakukan untuk bidang edukasi atau pendidikan. Pemerintah Belanda melaksanakan kegiatan pembangunan sekolah dengan maksud memperoleh tenaga kerja yang murah dan cakap. Namun pelaksanaan politik etis dalam bidang pendidikan tersebut hanya ditujukan untuk anak anak yang bisa dan anak dari pegawai negeri saja. Dalam hal ini timbulah diskriminasi pendidikan yakni pengajaran bagi sekolah kelas satu untuk anak anak berharta dan anak pegawai negeri, kemudian untuk sekolah kelas dua ditujukan kepada anak pribumi golongan bawah.

Pelaksanaan Bidang Transmigrasi/Migrasi

Adapula pelaksanaan politik etis dalam bidang transmigrasi atau migrasi. Untuk migrasi keluar Jawa diperuntukkan untuk kawasan pengembangan perkebunan Belanda. Migrasi ini disebakan seruan yang besar akan tenaga kerja untuk perkebunan Sumatera Utara menyerupai di Deli, Suriname, dan sebagainya. Mereka hanya dijadikan sebagai kuli kontrak. Untuk migrasi yang menuju Lampung mempunyai maksud untuk menetap. Tidak sedikit pekerja yang melarikan diri sebab migrasi tersebut hanya ditujukan untuk kebutuhan tenaga kerja. Mencegah adanya pelarian diri ini, pihak Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie yakni peraturan yang berisi perihal penetapan pekerja bahwa mereka yang melaksanakan tindakan melarikan diri akan dicari dan ditangkap, sesudah itu dikembalikan ke pengawasnya lagi. Pelaksanaan migrasi tidak bertujuan untuk memeratakan dan menghidupi penduduk dengan layak, melainkan untuk membuka hutan gres di luar Jawa menjadi perkebunan milik perusahaan swasta asing. Dalam hal ini Belanda juga ingin memperoleh tenaga kerja dengan upah yang murah.

Tokoh Pencetus Politik Etis

Tokoh tokoh penggerak politik etis meliputi beberapa bidang pekerjaan menyerupai fasilitator, kritikus kebijakan tersebut, inisiator dan eksekutor. Berikut beberapa tokoh penggerak politik etis:

1. Eduard Douwes Dekker (1820-1887)
2. Conrad Theodore van Deventer (1857-1915)
3. Dr. Douwes Dekker (1879-1950)
4. Pieter Brooshooft (1845-1921)
5. Jacques Henrij Abendanon (1852-1925)

Sebenarnya penggerak politik etis pertama yaitu atas proposal dari Van Devender. Beliau didukung oleh beberapa tokoh lainnya yakni:

• Mr. P. Brooshoof selaku redaktur surat kabar De Lokomotif, yang telah menerbitkan buku yang berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek atau Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial pada tahun 1901.
• K.F. Holle yang telah banyak memperlihatkan sumbangan bagi kaum tani.
• Van Vollen Hoven melaksanakan pendalaman aturan susila dari beberapa suku di Indonesia.
• Abendanon yakni tokoh yang memikirkan penduduk pribumi dalam hal pendidikan.
• Leivegoed yakni jurnalis yang banyak menulis karangan mengenai rakyat Indonesia.
• Van Kol seorang penulis keadaan dari pemerintahan Hindia Belanda.
• Douwes Dekker (Multatuli) yang membuat buku berjudul Max Havelaar, Saya dan Adinda.

Usulan dari Van Devender memperoleh perhatian dari pihak Belanda namun harus dilaksanakan dengan sistem kolonial Indonesia. Misalnya saja pelaksanaan pendidikan atau edukasi hanya semata mata untuk memperoleh kebutuhan pegawai rendahan. Pelaksanaan edukasi tersebut juga terjadi pemisahan antara rakyat, orang Belanda dan anak bangsawan. Sekolah yang ditujukan bagi rakyat hanya sekolah rendahan saja yang mempunyai maksud untuk mendidik anak supaya berilmu administrasi, sanggup menjadi pegawai upah rendah dan setia pada penjajah. Isi politik etis, tujuan politik etis yang terperinci dan pelaksanaan politik etis tersebut tetap saja tidak mengubah kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih berarti dan layak. Walaupun begitu, politik etis juga melahirkan golongan terpelajar bagi bangsa Indonesia. Golongan inilah yang nantinya akan membawa rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda sampai tercapailah kehidupan yang layak, sejajar, sejahtera dan maju menyerupai bangsa lainnya.

Demikianlah klarifikasi mengenai pengertian politik etis, isi politik etis, tujuan politik etis, pelaksanaan politik etis, dan tokoh tokoh penggerak politik etis. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat. Terima kasih.