10 Prinsip Prinsip Akuntansi Yang Sering Terlupakan

Prinsip akuntansi sering kali dilupakan, bahkan sebagian besar mitra dibangku perkuliahan gundah menjawab apa saja prinsip prinsip akuntansi itu.

Mungkin sudah terlalu dalam memahami akuntansi sehingga terlupa hal fundamental ini. he he he

Prinsip akuntansi merupakan konsep fundamental yang dipergunakan sebagai pola didalam seluruh kegiatan akuntansi.

Didalam perkembangannya, akuntansi mempunyai patokan yang menjadi dasar pola dalam proses dan segala aktivitasnya.

Seluruh kegiatan harus sejalan dengan kaidah kaidah akuntansi yang sanggup dinilai secara objektif supaya tidak mengakibatkan perbedaan yang pada hasilnya memunculkan permasalahan.

Laporan keuangan harus sanggup dibaca dan dimengerti oleh semua pihak, untuk itu maka perlu penyeragaman terhadap mekanisme akuntansi.

Maka diciptakanlah Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum atau yang juga familiar dengan PABU.

Prinsip akuntansi disetiap negara tentulah berbeda, menyesuaikan dengan keperluan dan alasan alasan lain yang berbeda ditiap negara.

Di Indonesia, IAI ialah tubuh yang mengatur perihal peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia, termasuk prinsip prinsip akuntansi.

Berikut ini beberapa prinsip dasar akuntansi yang sanggup menjadi fatwa dalam segala kegiatan yang bekerjasama dengan kegiatan akuntasi

Prinsip Prinsip Akuntansi

Prinsip Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum

1. Prinsip Entitas Ekonomi | Economic Entity Principle

Prinsip entitas ekonomi atau yang sering juga disebut prinsip kesatuan entitas ialah konsep kesatuan perjuangan dimana akuntansi menganggap bahwa perusahaan ialah sebuah kesatuan ekonomi yang bangun sendiri.

Terpisah dengan pribadi pemilik ataupun entitas ekonomi yang lain.

Akuntansi memisahkan dengan terang kekayaan atau aset perusahaan dihentikan dicampur dengan kekayaan pribadi pemilik perusahaan.

Makara seluruh pencatatan atas seluruh transaksi yang terjadi tidak diperbolehkan bercampur antara pencatatan perjuangan dengan transaksi pemilik.

Hal ini juga berlaku untuk kewajiban (utang), hutang pribadi pemilik perusahaan harus dipisahkan dengan terang dari utang perusahaan sehingga ada pemisahan tanggung jawab terhadap keuangan yang jelas.

Contoh ada kendaraan beroda empat dinas perusahaan digunakan untuk kepentingan pemilik, menggunakan sopir perusahaan bukan sopir pribadi pemilik, menggunakan uang "bensin" perusahaan, menggunakan biaya maintenance dari uang perusahaan. Yang digunakan untuk keperluan pribadi pemilik, yang tidak ada sangkut pautnya dengan acara perusahaan.

Hal inilah yang akan menjadi problem dalam akuntansi.

Akuntansi dengan terang melarang hal ini. Pencatatannya akan semakin rumit.

Dan terlebih efeknya bagi perusahaan tentu tidak akan baik.

Jadi, kalau kendaraan beroda empat dinas perusahaan, harus digunakan untuk keperluan perusahaan. Juga sebaliknya, kendaraan beroda empat pribadi pemilik, digunakan untuk keperluan pribadi pemilik, bukan untuk keperluan perusahaan.

Begitu juga dengan aset aset perusahaan yang lain, hutang perusahaan, dan juga semua transaksi yang ada.

2. Prinsip Periode Akuntansi

Prinsip periode akuntansi atau yang juga disebut prinsip kurun waktu, evaluasi dan pelaporan keuangan perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu.

Tujuannya supaya informasi keuangan sanggup dihasilkan tidak harus menunggu perjuangan yang tengah dijalankan tutup.

Umumnya, perusahaan menjalankan usahanya menurut periode akuntansi menyerupai dimulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember.

Dengan begitu, laporan keuangan antara satu periode dengan periode yang lain sanggup dibandingkan dengan jelas. Baik periode sebelumnya maupun periode selanjutnya.

Ini sangat mempunyai kegunaan untuk analisis trend.

3. Prinsip Biaya Historis

Prinsip biaya historis mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh dicatat menurut semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya.

Apabila terjadi proses tawar menawar, yang dinilai ialah HARGA JADI sesuai kesepakatan.

Berbagai cara sanggup digunakan dalam menilai sebuah aset yang dibeli mencakup nilai buku, nilai pasar, nilai ganti ataupun nilai tunai.

Dalam standar GAAP, prinsip ini harus menggunakan harga perolehan atau yang juga disebut juga harga akuisisi dalam pencatatan perolehan aset (aktiva), utang, modal (equitas) dan biaya.

Yang dimaksud harga perolehan ialah harga pertukaran yang telah disepakatai oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

Contohnya, apabila perusahaan membeli tanah yang harga pasaran dilokasi tersebut sebesar 100 juta, dan perusahaan membelinya hanya dengan 80 juta.

Maka yang dicatat dan diakui ialah harga tanah yang 80 juta, harga komitmen dengan penjualan. Bukan 100 juta.

       Untuk lebih terang mengenai harga perolehan, sanggup disimak di: Perolehan Aktiva Tetap

4. Prinsip Satuan Moneter 

Pada prinsip satuan moneter, pencatatan transaksi hanya yang dinyatakan didalam bentuk mata uang tanpa melibatkan hal hal non-kualitatif.

Non kualitatif ini contohnya mutu, prestasi, kestrategisan perjuangan dan lain lainnya yang tidak sanggup dilaporkan atau tidak sanggup dinilai dalam bentuk uang.

Hal hal menyerupai itu sangat susah untuk dilaporakan pada laporan keuangan walaupun informasi ini sanggup jadi sangat relevan dan sangat kuat terhadap pengambilan keputusan.

Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang sanggup diukur dan dinilai dengan satuan uang.

Diukur dan dinilai dengan satuan uang, ingat satuan uang !

Jika perusahaan mempunyai 100 unit komputer seharga 350 juta.

Yang dicatat ialah : Komputer = Rp 350.000.000
Bukan dicatat menyerupai ini : Komputer = 100 unit.

Atau pasir 20 kubik, beras 12 ton, tanah 21 hektar.
Yang dicatat ialah NILAI dari pasir 20 kubik, beras 12 ton, tanah 21 hektar. Dengan satuan moneter (Rupiah). Bukan satuan yang lain.

5. Prinsip Kesinambungan Usaha | Going Concern Principle

Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas bisnis berjalan secara terus menerus berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat kejadian tertentu diluar kendali yang sanggup menyanggahnya.

Tidak ada perkiraan bahwa perusahaan akan ditutup pada periode mendatang. Perusahaan diasumsikan akan beroperasi selamanya. Ya, selamanya.

Ingat, hanya asumsi.

Prinsip ini hasilnya memungkinkan perusahaan untuk menunda legalisasi biaya. Contohnya penyusutan.

Aktiva perusahaan, khususnya aktiva tetap yang dibeli. Pengakuan beban penyusutannya diakui pada periode periode berikutnya selama umur irit aktiva tersebut. Bukan hanya dikala periode aktiva tersebut diperoleh.

Karena didasari perkiraan bahwa perusahaan tidak akan tutup. Dan akan terus beroperasi ditahun tahun berikutnya. Makara legalisasi biayanya juga sanggup diakui pada tahun tahun berikutnya.

6. Prinsip Pengungkapan Penuh | Full Disclosure Principle

Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya.

Prinsip pengungkapan penuh merupakan prinsip dimana akuntansi menyajikan informasi yang sangat lengkap dalam laporan keuangan.

Namun, dikarenakan informasi - informasi yang disajikan ialah berupa ringkasan atas seluruh transaksi yang terjadi dalam satu periode dan juga terdapat pada saldo - saldo dari rekening tertentu, maka mustahil seluruhnya sanggup tercover semua didalam laporan keuangan.

Dalam satu tahun, mungkin ada ribuan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari transaksi yang besar hingga transaksi yang bernilai kecil.

Tidak mungkin kan semua transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan. Bisa sanggup laporan keuanganya setebal buku skripsi.

Siapa yang mau membaca ?

Maka untuk itu, pada laporan keuangan akan diberi keterangan pelengkap informasi yang diharapkan yang tidak ada didalam laporan keuangan.

Informasi pelengkap ini sanggup berupa catatan kaki atau lampiran. Isinya biasanya menyerupai ini:

• Pada laporan keuangan, ditulis dalam kurung "()" dibawah post yang bersangkutan atau menggunakan rekening tertentu.
• Prinsip akuntansi yang digunakan.
• Perubahan - perubahan yang terjadi, contohnya ada perubahan didalam penerapan prinsip akuntansi, taksiran, koreksi kesalahan, kesatuan usaha. Catatan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana perlakuan terhadap perubahan yang terjadi tersebut.
• Kemungkinan adanya keuntungan atau rugi yang bersyarat.
• Kontrak - kontrak pembelian atau kontrak penting lainnya.
• Keterangan pelengkap yang disusun untuk memperlihatkan perhitungan yang lebih rinci dan detail terhadap suatu jumlah tertentu yang dirasa penting dan material.
• Informasi mengenai modal, menyerupai jumlah saham dan yang lainnya

7. Prinsip Pengakuan Pendapatan | Revenue Recognition Principle

Pendapatan ialah kenaikan harta yang diakibatkan oleh kegiatan perjuangan menyerupai penjualan, penerimaan bagi hasil, persewaan dan yang lainnya.

Dasar yang digunakan dalam mengukur besar kecilnya pendapatan ialah jumlah kas ataupun setara kas (ekuivalennya) yang diperoleh dari transaksi penjualan dengan pihak yang lain.

Pendapatan diakui ketika terjadi penjualan barang ataupun jasa. Ada kepastian perihal jumlah besar kecilnya yang sanggup diukur secara handal dengan harta yang diperoleh.

Namun ketentuan ini tidak selalu sanggup diterapkan sehingga hasilnya muncul ketentuan lain untuk sanggup mengakui pendapatan.

Ketentuan lain ini contohnya ialah legalisasi pendapatan ketika produksi telah selesai, selama barang diproduksi, dan ketika kas atau yang setara kas telah diterima.

Jadi, perusahaan tidak harus menunggu pendapatan tersebut hingga diterima untuk mengakui dan mencatat pendapatan pada buku besar mereka.

Contohnya.

Pada bulan Januari, PT A menjual barang dagangnya kepada PT B secara kredit dengan DP 20 persen. Barang sudah dikirim. Pelunasan sisanya pada bulan Maret.

Maka PT akan mengakui pendapatannya pada bulan Januari.

Bukan pada bulan Maret. Meskipun uang kas pelunasannya dilakukan pada bulan Maret.

Pada bulan Januari, PT A akan mencatat:

Debit    : Kas (sebesar DP 20 %)
Debit    : Piutang (80%)
Kredit   : Penjualan (sebesar harga jual 100%)

8. Prinsip Mempertemukan | Matching Principle

Prinsip matching dalam akuntansi maksudnya ialah biaya yang dipertemukan / di"matching"kan dengan pendapatan yang diterima, ini dimaksudkan untuk menetukan besar kecilnya penghasilan higienis ditiap periode.

     Contoh dan klarifikasi lebih lanjut, silahkan baca : Pendapatan Diterima Dimuka

Dalam prinsip ini sangat bergantung pada penentuan pendapatan, kalau legalisasi pendapatan ditunda misalnya, maka pembebanan biaya juga tidak sanggup dilakukan.

Ada beberapa kesulitan pada prinsip ini, contohnya biaya yang dikeluarkan tidak bekerjasama pribadi dengan pendapatan yang diterima.

Contoh: Biaya manajemen yang tidak sanggup dihubungakan dengan pendapatan perusahaan.

Namun perkara menyerupai ini masih sanggup diatasi dengan cara membebankan biaya yang dikeluarkan tersebut kedalam periode terjadinya pengeluaran. Tidak disandingkan dengan pendapatan.

Biaya yang tidak sanggup disandingkan dengan pendapatan tersebut sering disebut dengan Period Cost alasannya ialah tidak mempunyai keterkaitan yang pribadi dan terang dengan pendapatan yang diterima.

Contoh biaya yang sulit dihubungkan dengan pendapatan yang lain ialah biaya yang telah dikeluarkan mempunyai relasi yang terang dengan produksi tetapi keuntungannya tidak habis dalam satu periode.

Manfaatnya akan terus dirasakan hingga beberapa periode.

Biaya menyerupai ini nanti pembebanannya akan ditunda.

Ditunda hingga kapan ?

Pembebannya akan dialokasikan (dibagi) kedalam periode berikutnya dimana biaya tersebut dimanfaatkan.

Contohnya ialah biaya penyusutan.

Permasalahan yang timbul ialah bagaimana pengalokasian biaya setiap periodenya?

Contoh tahun 2014 perusahaan melaksanakan pembelian gudang ataupun mesin.

Tentu gudang atau mesin yang dibeli tersebut juga akan digunakan ditahun tahun berikutnya.

Tidak hanya digunakan pada tahun 2014 saja.

Sebagai imbas dari prinsip ini ialah dipergunakan Accrual Basis didalam pembebanan biaya, yang hasilnya memunculkan jurnal adaptasi pada setiap final periode untuk mempertemukan pendapatan dan biaya.

9. Prinsip Konsistensi | Consistency Principle

Prinsip konsistensi ialah prinsip dimana metode akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap digunakan secara konsisten, tidak berubah-ubah metode dan prosedur.

Hal ini mempunyai kegunaan semoga laporan keuangan yang dihasilkan sanggup dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode periode sebelumnya sehingga sanggup memperlihatkan manfaat lebih bagi penggunanya.

Metode dan mekanisme yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, sehingga sanggup dengan cepat diketahui apabila ada perbedaan yang terjadi dengan metode yang sama.

Eits, prinsip ini juga tidak melarang sebuah pergantian metode akuntansi.

Perusahaan boleh MENGGANTI metode yang dipakainya.

Namun perusahaan harus menjelaskan dalam laporan keuangan mengapa terdapat pergantian metode.

Dan apakah alasan pergantian metode tersebut sanggup diterima atau tidak.

         Baca juga : 9 Langkah gampang dalam siklus akuntansi

10. Prinsip Materialitas

Penerapan akuntansi didasarkan pada teori untuk menyeragamkan seluruh aturan.

Namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori teori yang ada.

Maka dari itu tidak jarang terjadi adanya pengungkapan informasi yang sifatnya material ataupun immaterial.

Sebuah informasi sanggup dianggap material apabila informasi tersebut punya efek yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan. Memiliki dampak yang besar terhadap penggunannya.

Konsep ini tidak mengecewakan susah untuk dipahami. Materialitas kurang mempunyai definisi operasional. Tidak ada patokan niscaya untuk sanggup mengukur materiallitas.

Materilitas tergantung pada faktor menyerupai besaran/jumlah hal terkait, sifat hal yang terkait atau adonan keduanya.

Transaksi senilai 10 juta bagi toko kelontong pinggir jalan mungkin ialah jumlah yang sangat material. Namun, bagi perusahaan tambang multinasional mungkin hanyalah jumlah "recehan".

Sama sama 10 jutanya, tapi berbeda tingkat kematerialitasnya.

Prinsip prinsip akuntansi tersebut diatas semestinya diterapkan dengan kesuaian dan ranah akuntansi yang berorientasi kepada pengguna laporan keuangan.