Ketiga landasan tersebut merupakan anutan dalam melaksanakan relasi internasional di negara Indonesia. Hubungan internasional tersebut telah terjalin sesudah negara Indonesia merdeka dengan prinsip kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal pengertian landasan idiil, pengertian landasan konstitusional, dan pengertian landasan operasional. Untuk lebih jelasnya sanggup anda simak di bawah ini.
Pengertian Landasan Idiil, Konstitusional dan Landasan Operasional
Dalam menjalankan relasi Internasional Indonesia selalu berpedoman dengan tiga landasan yang ada. Landasan tersebut ialah landasan Idiil (Sila ke II Pancasila), landasan konstitusional (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan IV), dan landasan Operasional (GBHN atau Garis garis Besar Haluan Negara). Dibawah ini terdapat klarifikasi mengenai pengertian landasan idiil, pengertian landasan konstitusional, dan pengertian landasan operasional.
Landasan Idiil
Pengertian landasan Idiil ialah sebuah landasan negara yang dipakai sebagai ideologi sebuah bangsa. Negara indonesia mempunyai landasan idiil yang berupa "Pancasila", terutama pada sila ke II Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila ke II tersebut mempunyai arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai belahan dari insan di dunia. Maka dari itu, bangsa Indonesia senantiasa menerapkan perilaku untuk saling bekerja sama dan menghormati antar bangsa didunia.
Baca juga : Pengertian dan Macam Macam Teori Kedaulatan Lengkap
Landasan Konstitusional
Pengertian landasan Konstitusional ialah sebuah landasan negara yang berafiliasi dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Negara Indonesia mempunyai landasan kontitusional dalam relasi Internasional yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya dibagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 dan IV. Alinea I dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi,"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh lantaran itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, lantaran tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Sedangkan alinea IV dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi,"… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".
Berdasarkan pengertian landasan Konstitusional diatas sanggup kita ketahui bahwa landasan ini berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan tersebut bergotong-royong tidak hanya terletak dibagian pembukaannya saja, melainkan juga terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 dan pasal 11. Adapun suara pasal 13 dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ialah:
- Presiden berwenang dalam mengangkat konsul dan duta.
- Presiden harus memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat dalam mengangkat duta.
- Presiden juga memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat dalam hal penerimaan penempatan duta dari negara lain.
Kemudian adapula suara pasal 11 dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:
- Presiden menyatakan perjanjian dengan negara lain, perang, dan menciptakan perdamaian atas persetujuan DPR.
- Pembuatan perjanjian Internasional lain yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menjadikan imbas yang luas bagi kehidupan rakyat, baik dalam membentuk Undang Undang, hal hal yang berafiliasi dengan keuangan negara maupun mengadakan adanya perubahan.
- Undang Undang mengatur ketentuan perjanjian Internasional yang lebih lanjut.
Baca juga : Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Beserta Penjelasan Lengkap
Landasan Operasional
Pengertian landasan Operasional ialah sebuah landasan yang dipakai untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Dalam relasi Interasional Indonesia terdapat 4 komponen landasan operasional yang meliputi:
- Undang Undang. Contohnya UU No. 37 Tahun 1999 mengenai relasi luar negeri.
- Ketetapan MPR mengenai GBHN yang berkaitan dengan relasi luar negeri. Berdasarkan Ketetapan MPR RI No. IV tahun 1999 perihal GBHN, negara Indonesia melaksanakan relasi luar negeri untuk mewujudkan politik yang bebas, aktif, berdaulat, dan bermatabat dalam menyongsong perkembangan global dan untuk mencapai kepentingan nasional.
- Kebijakan Menteri luar negeri.
- Kebijakan Presiden.
Dimulainya relasi Internasional ditandai dengan adanya pembukaan utusan yang sifatnya bilateral. Orang yang melaksanakan relasi Internasional dinamakan subjek aturan internasional. Pengertian subjek aturan internasional yakni badan/lembaga/orang yang bisa melaksanakan tindakan dan perbuatan aturan sesuai dengan peraturan aturan Internasional dan sanggup mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Berdasarkan pengertian landasan operasional sanggup kita ketahui bahwa relasi internasional ini dilakukan oleh subjek aturan internasional maupun subjek non negaranya. Pada dasarnya negara indonesia mempunyai kebijakan relasi internasional yang menganut politik luar negeri bebas aktif.
Sekian klarifikasi mengenai pengertian landasan idiil, pengertian landasan konstitusional, dan pengertian landasan operasional. Hubungan Internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia berpedoman pada tiga landasan penting ibarat landasan idiil, konstitusional dan operasional. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat. Terima kasih.
No comments:
Post a Comment