Macam Macam Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959)

Macam Macam Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959) - Indonesia pernah memakai sistem pemerintahan Demokrasi Liberal sesuai dengan ketentuan UUDS 1959. Pada masa tersebut berlaku sistem kabinet parlementer yaitu perdana menteri memegang tanggung jawab terhadap pemerintahan serta para menteri mempunyai tanggung jawab terhadap DPR atau parlemen. Sistem kabinet ini mempunyai imbas kurang baik terhadap bangsa Indonesia lantaran menciptakan sistem pemerintahan RI tidak stabil. Hal tersebut dikarenakan banyak partai politik yang lebih mementingkan keperluan golongannya masing masing. Tidak heran kalau banyak sekali bermunculan kabinet di Indonesia. Macam macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal mempunyai tujuan dan kegiatan kerja masing masing demi memajukan bangsa.

Pada masa tersebut banyak sekali kabinet yang jatuh bangun. Para partai politik tidak sesuai dengan kepentingan rakyatnya. Bahkan banyak kabinet yang masa jabatannya pendek sampai menciptakan partai yang berkuasa tidak sanggup melaksanakan kegiatan kerjanya dengan baik. Hal inilah yang menjadi faktor bermunculan aneka macam kabinet di Indonesia. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal macam macam kabinet Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Langsung saja sanggup anda simak di bawah ini.

Macam Macam Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959)

Pada masa Demokrasi Liberal, bangsa Indonesia menganut sistem kabinet parlementer. Sistem kabinet ini mengakibatkan aneka macam persaingan diantara partai politik demi memperoleh dingklik jabatan di parlemen. Ketika Indonesia memakai sistem pemerintahan demokrasi Liberal, Indonesia pernah mengalami 7 kali pergantian kabinet. Berikut macam macam kabinet Indonesia pada masa Demokrasi Liberal beserta penjelasannya:

Baca juga : 18 Perbedaan Negara Maju dan Negara Berkembang Lengkap

Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal yang pertama ialah kabinet Natsir. Pendirian kabinet ini diawali dengan pengangkatan Muhammad Natsir (Masyumi) oleh Presiden Sokerano sebagai formatur kabinet pada tanggal 22 Agustus 1950. Setelah itu Muhammad Natsir membentuk kabinet gres berjulukan Kabinet Natsir pada waktu 15 hari sesudah pengangkatan. Kabinet ini mempunyai kegiatan kerja yaitu diantaranya:

1. Menyelenggarakan dan mempersiapkan pemilu Konstituante dengan waktu yang singkat.
2. Menggalakkan usaha dalam pancapaian bangsa yang tentram dan aman.
3. Menyelesaikan dan memperjuangkan Irian Barat.

Pada tanggal 28 September 1950, Kabinet Natsir berhasil menciptakan bangsa Indonesia menjadi salah satu anggota PBB ke 60. Namun pada hasilnya kabinet Indonesia ini jatuh dan berakhir lantaran Mosi Hadikusumo (PNI) membubarkan dan membekukan DPRD Sementara.

Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 23 Februari 1952)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal yang kedua ialah kabinet Sukiman. Dikarenakan runtuhnya Kabinet Nastir, lalu Dr. Suwiryo (PNI) dan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai formatur kabinet selanjutnya. Kedua formatur tersebut membentuk kabinet gres pada masa demokrasi liberal dengan nama Kabinet Sukiman. Kabinet ini diketuai oleh perdana menteri Dr. Sukiman dengan wakilnya yaitu perdana menteri Dr. Suwiryo. Kabinet Sukiman mempunyai kegiatan kerja diantarnya:

1. Melaksanakan sistem negara aturan yang tegas untuk menjamin ketentraman dan keamanan negara.
2. Mempercepat usaha pembangunan dalam menempatkan bekas pejuang.
3. Melakukan tindakan penyelesaian dalam mempersiapkan pemilu Konstituante.
4. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif demi memperjuangkan perdamaian.
5. Menempatkan Irian Barat sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia.

Kabinet Sukiman hanya bertahan 1 tahun saja. Runtuhnya kabinet Sukiman dikarenakan adanya kerjasama Indonesua dengan Amerika Serikat dalam hal keamanan negara sesuai dengan Mutual Security Aids (MSA)

Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ialah bentuk kabinet koalisi dari para pendukung menyerupai PSI, PNI dan Masyumi Natsir. Kabinet ini mempunyai kegiatan kerja diantaranya:

1. Mempercepat tindakan perbaikan dalam membaharui sistem pendidikan dan pengajaran.
2. Melakukan tindakan pelengkapan Undang Undang Pemburuhan.
3. Menyempurnakan organisasi negara beserta alat alat negara untuk memajukan keamanan bangsa.
4. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat.

Baca juga : Kebijakan Politik Pintu Terbuka Dalam Pemerintahan Hindia Belanda

Kabinet Wilopo tidak bertahan lama. Pada hasilnya kabinet Indonesia ini berakhir lantaran adanya insiden Tangjung Morawa di Sumatera Utara. Peristiwa ini dipelopori oleh PKI dalam hal pembagian tanah.

Kabinet Ali (1 Agustus 1953 - 24 juli 1955)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Ali. Kabinet Ali sanggup disebut sebagai Kabinet Ali Wongso Arifin. Kabinet ini berdiri pada tanggal 30 Juli 1953. Adapun kegiatan kerja kabinet Al yaitu diantaranya:

1. Bidang dalam negeri yaitu melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan pemilihan umum, keamanan, pemburuhan, organisasi negara, keuangan dan kemakmuran.
2. Bidang Irian Barat yaitu melaksanakan usaha merebut Irian Barat kembali semoga menjadi wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
3. Bidang politik luar negeri yaitu melaksanakan peninjauan kembali terkait hasil KMB dan melaksanakan sistem politik luar negeri bebas aktif.

Pada masa demokrasi Liberal, Kabinet Ali berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika yang bertempat di Bandung. Kabinet ini berakhir lantaran adanya "Peristiwa 27 Juni 1955" yaitu insiden yang menciptakan pergantiian pemimpin Kepala Staf AD. Peristiwa ini mengakibatkan pengajuan mosi kepada DPR dari beberapa anggota parlemen.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Burhanuddin Harahap. Pembentukan kabinet Burhanuddin terjadi pada tanggal 11 Agustus 1955. Kabinet ini mempunyai beberapa kegiatan kerja diantaranya:

1. Melakukan pengembalian moral pemerintah yang wibawa.
2. Melakukan pemilu atau pemilihan umum.
3. Melakukan pemberantasan korupsi.
4. Meneruskan usaha merebut Irian Barat kembali.

Pada masa demokrasi liberal, kabinet Burhanuddin Harahap berhasil melaksanakan pemilu pertama kali semenjak Indonesia telah merdeka. Kemudian sesudah pemilu terdapat pengumuman hasil pemungutan bunyi terkait pembagian dingklik di DPR atau DPR. Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan mengundurkan diri pada tanggal 2 Maret 1956. Akhirnya pembentukan kabinet gres dilaksanakan dengan cara pemilu.

Kabinet Ali II (24 Maret 1956 - 14 Maret 1957)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal selanjutnya ialah kabinet Ali II. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1956, telah diadakan pembentukan kabinet gres berjulukan Kabinet Ali II. Kabinet ini mempunyai beberapa kegiatan kerja diantaranya:

1. Membatalkan hasil KMB.
2. Memperjuangkan Irian Barat secara de facto sebagai kekuasaan Indonesia dan melaksanakan pembentukan Provinsi Irian Barat.
3. Bidang dalam negeri yaitu melaksanakan tindakan pemulihan keamanan, melaksanakan perbaikan dalam bidang keuangan dan perekonomian, meningkatkan dan memperluas mutu pengajaran dan pendidikan, memperbaiki sistem pemburuhan serta memperkuat pertahanan.
4. Bidang luar negeri yaitu melaksanakan kerjasama dengan aneka macam negara di Asia Afrika dan melakasanakan politik luar negeri bebas aktif.

Baca juga : Romusha Pada Masa Penjajahan Jepang (Ketenagakerjaan, Kekejaman dan Dampak)

Pada masa deokrasi liberal, Kabinet Ali II berhasil mengirimkian misi garuda I ke Mesir, membatalkan hasil KMB dan membentuk Provinsi Irian Barat dengan aneka macam ribu kota di Soasio, Maluku Utara. Namun pada hasilnya kabinet Ali II runtuh lantaran beberapa alasannya ialah yaitu lantaran mundurnya anggota kabinet satu persatu (keretakan badan dalam kabinet), adanya pemberontakan diberbagai daerah, dan munculnya Konsepsi Presiden 21 Februari 1957.

Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959)

Macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal yang terakhir ialah kabinet Djuanda. Pada tanggal 9 April 1957 terdapat peresmian Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya. Kabinet ini mempunyai beberapa kegiatan kerja diantaranya:

1. Membentuk Dewan Nasional.
2. Menormalkan kembali kondisi Republik Indonesia.
3. Memperjuangkan Irian Barat kembali.
4. Melanjutkan tindakan abolisi KMB.
5. Mempercepat pembangunan.

Pada masa demokrasi liberal, Kabinet Djuanda berhasil menyelenggarakan rapat umum pada tanggal 18 November 1957 yang bertempat di Jakarta terkait pembebasan Irian Barat. Rapat tersebut didukung dengan adanya agresi mogok kerja bagi kaum buruh yang tergabung dengan perusahaan Belanda. Selain itu kabinet ini juga berhasil membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Kemudian Presiden Soekarno juga mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi tidak berlakunya UUDS 1950 dan mulai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu terjadi pergantian Kabinet Djuanda menjadi Kabinet Kerja.

Sekian klarifikasi mengenai macam macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, bangsa Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Semoga artikel ini bermanfaat. Terima kasih.