Pengertian Perdagangan Dalam Negeri

Pengertian perdagangan Dalam Negeri yaitu Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.

Pemerintah mengatur acara Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud diatas diarahkan pada:

1. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
2. peningkatan iklim perjuangan dan kepastian berusaha;
3. pengintegrasian dan ekspansi Pasar dalam negeri;
4. peningkatan terusan Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
5. pelindungan konsumen.

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri paling sedikit mengatur tentang:

1. pengharmonisasian peraturan, Standar, dan mekanisme acara Perdagangan antara sentra dan tempat dan/atau antardaerah;
2. penataan mekanisme perizinan bagi kelancaran arus Barang;
3. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
4. pengembangan dan penguatan perjuangan di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta perjuangan mikro, kecil, dan menengah;
5. pemberian kemudahan pengembangan sarana Perdagangan;
6. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
7. Perdagangan antarpulau; dan
8. pelindungan konsumen.

Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri meliputi:

1. Perizinan;
2. Standar; dan
3. Pelarangan dan pembatasan.

Setiap Pelaku Usaha wajib memakai atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen sanggup dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.

Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan dengan memakai rantai Distribusi yang bersifat umum yang antara lain yaitu :

1. Distributor dan jaringannya;
2. Agen dan jaringannya
3. Waralaba.

Distribusi Barang secara langsung) dilakukan dengan memakai pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:

1. Single level; 
2. Multilevel.

Barang dengan hak Distribusi pribadi yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya sanggup dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.
.