Kebijakan-Kebijakan Dalam Perdagangan Internasional

Kali ini kita akan membahas macam-macam kebijakan dalam perdagangan internasional. Sebelumnya telah dibahas Pengertian perdagangan internasional, faktor-faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Pengertian kebijakan perdagangan internasional diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memengaruhi struktur, komposisi, dan arah dari perdagangan internasional. Dengan demikian sanggup dikatakan arah kebijakan perdagangan internasional itu untuk mengatur perdagangan internasional semoga sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah. Banyak macam atau ragam kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam bidang perdagangan internasional. Lihat tujuan pemerintah dalam kebijakan internasional dan macam-macam perdagangan internasional menyerupai yang ada dibawah ini...

Adapun tujuan yang akan ditargetkan pemerintah dari kebijakan perdagangan internasional itu antara lain : 

• Melindungi kepentingan dalam ekonomi nasional terhadap banyak sekali kemungkinan efek buruk/negatif dari banyak sekali negara lain 
• Melindungi kepentingan industri di dalam negeri dari banyak sekali kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan.
• Melindungi lapangan kerja semoga bisa tetap tersedia. 
• Menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca terhadap pembayaran internasional 
• Mampu mendorong laju ekspor 
• Menjaga tingkatpertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.
• Menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs. 

Adapun macam-macam kebijakan perdagangan internasional adalah sebagai berikut..

• Kebijakan Perdagangan bebas : perdagangan bebas yakni kebijakan perdagangan yang menginginkan adanya kebebasan perdagangan, dengan demikian tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dan ke luar negeri. 

• Kebijakan Perdagangan Proteksionis : Kebijakan perdagangan proteksionis yakni kebijakan perdagangan yang melindungi produk-produk dalam negeri semoga bisa bersaing dengan produk absurd yang dilakukan dengan cara menciptakan banyak sekali rintangan/hambatan arus produksi dari dan keluar negeri. 

Kebijakan perdagangan internasional timbul sebab meluasnya jaringan-jaringan korelasi ekonomi antarnegara. Jadi, kebijakan perdagangan internasional yakni segala tindakan pemerintah/negara, baik pribadi maupun tidak pribadi untuk memengaruhi komposisi, arah, serta Bentuk perdagangan luar negeri atau acara perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud sanggup berupa tarif, dumping, kuota, larangan impor, dan banyak sekali kebijakan lainnya.

Secara umum kebijakan perdagangan internasional sanggup diuraikan sebagai berikut :

Politik Proteksi

Politik perlindungan yakni kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (infant industry) dan persaingan-persaingan barang-barang impor.

Tujuan kebijakan perlindungan adalah:

1. memaksimalkan produksi dalam negeri;
2. memperluas lapangan kerja;
3. memelihara tradisi nasional;
4. menghindari risiko yang mungkin timbul kalau hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan;
5. menjaga stabilitas nasional, yang dikhawatirkan akan terganggu kalau bergantung pada negara lain.

Proteksi sanggup dilakukan melalui kebijakan berikut ini.

a. Tarif dan Bea Masuk

Tarif yakni suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi tempat pabean (costum area). Sementara itu, barangbarang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk.

Dengan pengenaan bea masuk yang besar atas barangbarang dari luar negeri, mempunyai maksud memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif yakni penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor.

Akibat dari pengenaan tarif akan tampak sebagaimana

Macam-macam penentuan tarif atau bea masuk, yaitu:

1. bea ekspor (export duties) yakni pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (di luar costum area);
2. bea transito (transit duties) yakni pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan final barang tersebut negara lain;
3. bea impor (import duties) yakni pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara (tom area).

b. Pelarangan Impor

Pelarangan impor yakni kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri, dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri.

c. Kuota atau Pembatasan Impor

Kuota yakni kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Secara grafik akan tampak dalam

Tujuan diberlakukannya kuota impor di antaranya:

1. mencegah barang-barang yang penting berada di tangan negara lain;
2. untuk menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup;
3. untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di dalam negeri.

d. Subsidi

Subsidi yakni kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Sehingga produsen dalam negeri sanggup menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor.

e. Dumping

Dumping yakni kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri.

Syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yaitu:

• kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar daripada luar negeri, sehingga kurva undangan di dalam negeri lebih inelastis dibanding kurva undangan di luar negeri.
• terdapat kendala yang cukup besar lengan berkuasa sehingga konsumen dalam negeri tidak sanggup membeli barang dari luar negeri.

Keterangan:

Seperti diketahui bahwa keuntungan maksimum diperoleh pada ketika kurva MC sama dengan kurva MR. MC sama dengan MR di pasar dalam negeri yang dicapai pada kuantitas produksi OQ1, dan pasar luar negeri dicapai pada kuantitas produksi OQ2. Oleh sebab kurva undangan di kedua pasar mempunyai kecuraman yang berbeda, di mana harga pasar dalam negeri yakni OP2 sementara harga di pasar luar negeri setinggi OP1, sehingga undangan di pasar dalam negeri relatif lebih inelastis dibandingkan dengan pasar di luar negeri, sebab kurvanya lebih curam.

Politik Dagang Bebas

Politik dagang bebas yakni kebijakan pemerintah untukmengadakan perdagangan bebas antarnegara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan bantalan an bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana suatu negara mempunyai keunggulan komparatif.

Politik Autarki

Politik autarki yakni kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik efek politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. itu seorang importir dalam melakukan pembayarannya harus membeli uang dollar terlebih dahulu pada suatu bank devisa dengan kurs yang berlaku, kemudian ditransfer kepada eksportir di Amerika.

Demikian artikel singkat wacana pembahasan Kebijakan-Kebijakan dalam Perdagangan Internasional semoga bermanfaat bagi kita. sekian dan terima kasih.