Pengertian Politik Dinasti

Pengertian Politik Dinasti. Politik dinasti sanggup diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam korelasi keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. lantaran kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. biar kekuasaan akan tetap berada di bulat keluarga. Apa Yang terjadi seandainya Negara Atau Daeah Menggunakan Politik Dinasti…………..? 

Pengertian Politik Dinasti

Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik korelasi itu sebagai tanda-tanda neopatrimonialistik. Benihnya sudah usang berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik menurut ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, lantaran ada unsur patrimonial lama, tapi dengan taktik baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, kini lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, adalah partai politik. Oleh lantaran itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural 

Dinasti politik harus dihentikan dengan tegas, lantaran jikalau makin maraknya praktek ini di banyak sekali pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah tempat bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. (AG Paulus, Purwokerto)

Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah:

1. Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan. 
2. Adanya kelompok terorganisir lantaran akad dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. 
3. Adanya kerja sama antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
4. Adanya Pembagian kiprah antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk sanggup terlibat dalam system pemerintahan. 

Menurut Zulkieflimansyah Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan

1. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada sasaran lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.
2. Sebagai konsekuensi logis dari tanda-tanda pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya perundingan dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan kiprah kenegaraan.
3. Sulitnya mewujudkan harapan demokrasi lantaran tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan higienis (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan ibarat korupsi, kongkalikong dan nepotisme 

Dengan Politik Dinasti menciptakan orang yang tidak kompeten mempunyai kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun sanggup terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak digunakan lantaran alasan bukan keluarga. Di samping itu, harapan kenegaraan menjadi tidak terealisasikan lantaran pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. 

Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang sempurna unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, lantaran negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang menentukan pemimpin menurut garis keturunan.

.